Habapublik.com, Tapaktuan – Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pada sidang yang berlangsung Kamis 05/11/2026 lalu mengabulkan Permohonan pembebasan kekuasaan orang tua yang diajukan Jaksa Pengacara Negara Kejari Aceh Selatan terhadap ayah berinisial SK (56).
Langkah itu bertujuan memberikan perlindungan penuh bagi anak perempuan yang berasal dari gampong pinto rimba Kecamatan Trumon timur Aceh selatan berinisial I yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri dan bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak korban.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Plh. Kasi Intel MUHAMMAD RIDHO, S.H. M. H. mengatakan pencabutan hak perwalian tersebut sesuai dengan penetapan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2026/MS.Ttn itu diputus oleh hakim Bapak Said Nurul Hadi.
” Hakim mencabut seluruh kekuasaan SK (56) sebagai ayah dan menyerahkan kekuasaan pengasuhan sepenuhnya kepada ibu kandung korban berinisal S, ” jelas M. Ridho, Sabtu 14/11/2026.
Sebelumnya terpidana SK telah dijatuhi sanksi pidana/jarimah penjara selama 200 bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 49 UU No 1 Tahun 1974 juncto Pasal 319a KUHPerdata, serta pertimbangan tersebut juga diperkuat dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’, yang artinya ‘Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan’.
Salah satu tujuan adanya syari’at Islam (maqasid syariah) adalah untuk menjaga jiwa (hifdz nafs) yaitu menjaga dan/atau mencegah terjadinya hal-hal buruk terhadap jiwa serta memastikan agar tetap hidup.
“Hakim berpendapat untuk menjaga dan/atau mencegah terjadinya perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa atau1 keselamatan mental/kejiwaan Anak, maka mencabut atau membebaskan kekuasaan Termohon sebagai orang tua/ayah atas Anak adalah tindakan preventif terbaik.” tutur Plh. Kasi Intel Kejari Aceh Selatan.(*)
