Habapublik.com, Meulaboh: KPPN Meulaboh, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, serta 8 BUMN menjalin kerjasama dlm mendorong percepatan operasionalisasi dan pengembangan usaha KDMP dalam kegiatan yg bertajuk “Rapat Koordinasi percepatan pengembangan usaha KDMP di wilayah kab. Aceh Barat”, Senin 13 Oktober 2025 bertempat di KPPN Meulaboh, Aceh Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 80 orang yg terdiri dari sekretaris daerah Aceh Barat, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Aceh Barat, seluruh camat di kabupaten Aceh Barat, perwakilan Keuchik, perwakilan KDMP di Aceh Barat, BUMN dan Kepala KPPN Meulaboh selaku tuan rumah.
Dalam sambutannya sekretaris daerah Aceh Barat, Wistha Nowar, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting dan harus ada tindak lanjut nya. Jangan hanya sekedar seremonial.
Beliau meminta dinas Perindagkop UKM untuk melakukan pembinaan dan sinergi dengan berbagai pihak terkait dengan membuat road map atau desk utk memastikan usaha KDMP dapat berjalan dan tidak salah pilih jenis usaha sehingga tidak bangkrut.
Pengurus KDMP harus jeli dan cerdas melihat peluang bisnis. Pemerintah daerah siap mendukung dan memfasilitasi apabila ada KDMP yang akan mengajukan pembiayaan ke bank utk mendorong pengembangan usaha.
Sementara, Khairuzzadi, kepala Dinas Perindagkop UKM Aceh Barat mengungkapkan kegiatan pendampingan ini dilakukan secara bertahap. untuk permulaan ini terdapat 21 KDMP yang menjadi pilot project pendampingan pengembangan usaha yang langsung didukung oleh 8 BUMN.
Saat ini di Aceh Barat baru 1 KDMP yang telah beroperasi yaitu KDMP Gampong Beureugang, kecamatan Kaway XVI yang memiliki usaha pengadaan sembako. Untuk tahap berikutnya direncanakan 17 KDMP lagi yang dijadikan pilot project. Diharapkan KDMP memiliki aset.
Beliau mengapresiasi dukungan dari BUMN sebagai mentor bagi KDMP dan KPPN Meulaboh sebagai fasilitator kegiatan. Beliau berharap setelah diberikan pendampingan oleh BUMN, 21 KDMP ini dapat segera beroperasi. “Ini menunjukkan komitmen dan sinergi lintas sektor yang kuat dan nyata dalam menyukseskan program strategis nasional,”ujarnya.
Sementara kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian keuangan memberikan dukungan pendanaan KDMP dari sisi regulasi, dimana sebagian dana desa dapat digunakan oleh KDMP sebagai modal awal dan pemberian fasilitas pinjaman ke bank utk mendorong pengembangan usaha KDMP.
KDMP berpeluang sebagai mitra supplier satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam menyuplai kebutuhan bahan baku menu MBG sehingga tercipta saling support antar program strategis nasional.
Linggo menghimbau agar pengelolaan keuangan KDMP dilakukan secara modern, berintegritas, transparan, dan akuntabel. 8 BUMN yang terlibat pada kegiatan ini yaitu Bank Syariah Indonesia, Pertamina, Bulog, Kimia Farma, id food, Telkom, Posindo, dan Pupuk Indonesia.(*)
