Habapublik.com, Meureudu: Bupati Pidie Jaya, Tgk H Syibral Malasyi, menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak diperkenankan menjabat sebagai Kepala Desa maupun Perangkat Desa.
Penegasan ini disampaikan Bupati Pidie Jaya dalam amanatnya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah/jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Alasan itu ditegaskan untuk memastikan tertib administrasi dan profesionalitas aparatur pemerintah.
“PPPK adalah bagian dari aparatur pemerintah yang terikat aturan netralitas dan larangan rangkap jabatan. Oleh karena itu, setelah diangkat sebagai PPPK, mereka tidak lagi diperkenankan menjadi kepala desa maupun perangkat desa,” tegas Bupati Pidie Jaya, Kamis (31/7/2025), di Aula Cot Trieng, Kantor Bupati setempat.
Pria yang disapa Nyak Syi itu juga mengajak seluruh PPPK yang dilantik hari ini, untuk terus meningkatkan kompetensi diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selalu berinovasi dalam bekerja dengan semangat gotong-royong dan kerjasama yang baik.
Lebih lanjut Bupati Pijay pada momen itu juga berpesan kepada para jajaran pimpinan perangkat daerah penerima ASN, agar membimbing dan membina para PPPK/ASN yang baru dilantik dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu seluruh ASN di lingkup Pijay dapat terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri.
“Demi terwujudnya nilai-nilai core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), yang siap membangun Pidie Jaya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pidie Jaya,” ujar Bupati.
Di penghujung kata-kata sambutannya Bupati pada kesempatan tersebut tidak lupa mengucapkan, “Selamat bekerja, semoga sukses dan dapat memegang teguh sumpah yang telah diikrarkan dengan khidmat ini, serta jadilah ASN yang baik dan profesinal,” demikian Bupati Pidie Jaya.(*)
