Habapublik.com, Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) periode 2027-2033 dengan memasukkan aspek mitigasi bencana, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas pembangunan pariwisata.
Ketua Tim Penyusun RIPPARDA, Dr. Ramdhansyah Fitrah, M.Si, mengatakan penyusunan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut berakhirnya RIPPARDA periode 2018-2025. Rancangan terbaru disiapkan sebagai pedoman pembangunan sektor pariwisata Aceh Tengah untuk delapan tahun mendatang.
“Dalam proses penyusunannya, tim telah melakukan survei dan pemetaan terhadap 117 daya tarik wisata di Aceh Tengah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data dalam RIPPARDA sebelumnya yang hanya mencatat 62 daya tarik wisata,”ujarnya, Senin (9/11/2026).
Selain survei, tim juga telah melakukan dokumentasi serta Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 15 pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menghimpun berbagai masukan terkait arah pengembangan pariwisata daerah.
Ramdhansyah menjelaskan, salah satu hal penting dalam rancangan RIPPARDA terbaru adalah memasukkan manajemen krisis kepariwisataan, terutama kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pemulihan destinasi wisata pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dari RIPPARDA sebelumnya, di antaranya belum adanya perhatian khusus terhadap kebencanaan, belum terukurnya aspek keberlanjutan lingkungan, perlunya penyesuaian perwilayahan pariwisata, serta program pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.
Dalam rancangan tersebut, tim juga menawarkan visi pembangunan pariwisata, yakni terwujudnya Aceh Tengah sebagai destinasi ekowisata Dataran Tinggi Gayo yang tangguh, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai Islam serta adat Gayo untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tengah saat ini masih sebesar 3,2 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian agar pengembangan pariwisata ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Rancangan RIPPARDA 2027-2033 juga memuat tiga bab tambahan, yakni pembangunan sumber daya manusia pariwisata, manajemen krisis kepariwisataan, serta teknologi informasi dan komunikasi,”tuturnya.
Sementara itu, pengembangan wilayah pariwisata ditawarkan melalui tiga Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi kawasan lingkar Danau Laut Tawar dan Kota Takengon, koridor Sungai Peusangan, serta kawasan Linge dan Jagong Jeget.
Ramdhansyah berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, pengelola destinasi, masyarakat kampung, hingga komunitas pariwisata, dapat memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebelum disempurnakan menjadi naskah akademik dan rancangan Kanun RIPPARDA.
Penyusunan ditargetkan berlangsung hingga 2027 dengan harapan Kanun RIPPARDA dapat disahkan pada tahun tersebut. Selanjutnya, periode 2028 hingga 2033 diarahkan untuk pelaksanaan program pembangunan pariwisata secara bertahap.(*)
