Belasan Ribu Honorer Gelar Aksi Tuntut Status PPPK Penuh Waktu di Senayan

Aksi damai honorer R2/R3 dari seluruh penjuru Indonesia untuk kepastian status PPPK penuh waktu dan menolak PPPK paruh waktu. Foto/Kiriman Jailani.

*Termasuk 150 Perwakilan Honorer dari Aceh

Habapublik.com,Meureudu: Diperkirakan sekitar 12 ribu lebih tenaga honorer dari berbagai penjuru di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 melakukan aksi damai tuntut status PPPK penuh waktu di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

Aksi geruduk senayan tersebut guna menuntut kejelasan status honorer ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Aliansi, Faisol Mahardika, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak PPPK paruh waktu.

Ketua Aliansi Honorer R2/R3 keterwakilan dari Kabupaten Pidie Jaya, Jailani, turut hadir dalam aksi tersebut menyatakan bahwa, honorer di seluruh Indonesia, termasuk dari Aceh, khususnya Pidie Jaya telah lama menunggu kepastian status mereka yang dianggap buram sampai hari ini.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di Pijay, Selasa (4/2/2025) sepakat untuk menolak skema PPPK paruh waktu dan meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pengangkatan penuh waktu bagi honorer R2 dan R3.

Aksi damai honorer R2/R3 dari seluruh penjuru Indonesia untuk kepastian status PPPK penuh waktu dan menolak PPPK paruh waktu. Foto/Kiriman Jailani.

“Sebanyak 150 perwakilan honorer dari Aceh turut hadir langsung di Jakarta untuk menyuarakan tuntutan yang sama bersama-sama dengan ribuan tenaga honorer lainnya di depan Gedung DPR RI, untuk mendesak pemerintah memberikan kepastian terkait status mereka,” kata Jailani yang juga THL di kantor Kesbangpol Pijay.

Di Kabupaten Pijay jelasnya, terdapat 1.280 tenaga honorer atau THL yang masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai status mereka. Ia menyatakan bahwa tenaga honorer di Pidie Jaya menolak skema PPPK paruh waktu yang ditawarkan pemerintah saat ini.

“Kami tidak akan menerima sistem yang tidak memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi tenaga honorer,” pintanya sebagaimana tuntutan disampaikan dalam aksi damai di Gedung MPR RI kemarin, (3/2/2025). Dikatakan juga dalam aksi damai dimaksud hadir tiga perwakilan honorer Pijay yang bergabung bersama peserta honorer lainnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *