*Warga Bertahan di Tengah Akses Darurat
Habapublik.com, Blangkejeren: Banjir bandang itu datang membawa lebih dari sekadar air. Ia merenggut sawah, memindahkan alur sungai, dan memutus jalur kehidupan warga. Di Desa Badak dan Desa Rigeb, Kabupaten Gayo Lues, jejak bencana masih terasa nyata—lumpur mengeras di lahan pertanian, kayu-kayu besar berserakan, dan jembatan penghubung antarkecamatan tinggal rangka patah.
Minggu (11/1/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang langsung melihat kondisi tersebut. Dari Bandar Udara Blangkejeren, rombongan Menteri didampingi Forkopimda bergerak menembus jalur darurat menuju titik-titik terparah. Tak ada seremoni panjang—yang ditunjukkan adalah kenyataan di lapangan.
Di Desa Badak, warga hanya bisa menunjuk bekas sawah mereka. Hamparan padi yang dulu menjadi sandaran hidup kini tertutup lumpur tebal. Di sela kayu gelondongan sisa banjir, beberapa petani berdiri diam—seolah masih mencoba menerima bahwa musim tanam kali ini telah hilang bersama derasnya arus. “Air datang cepat, malam hari. Tidak ada yang sempat diselamatkan,” tutur seorang warga pelan.
Rombongan kemudian menuju Desa Rigeb, tepatnya di Jembatan Aih Bobo. Jembatan yang selama ini menghubungkan dua kecamatan itu roboh diterjang banjir. Alur sungai berubah, fondasi tergerus, dan akses utama warga terputus total.
“Saya bersama Pak Bupati melihat langsung. Aliran sungai yang tadinya di bawah, kini berpindah. Ini akibat hujan sangat deras,” kata Tito Karnavian di lokasi.
Kini, warga bersama personel TNI hanya mampu membangun jembatan darurat dari kayu. Jembatan itu sempit dan rapuh—hanya bisa dilewati sepeda motor. Ambulans, truk logistik, dan kendaraan roda empat harus mencari jalan lain atau berhenti sama sekali. Aktivitas ekonomi tersendat, akses kesehatan terbatas, dan kehidupan berjalan dengan sisa-sisa daya tahan.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat tidak lagi membangun jembatan sementara. “Yang kami butuhkan jembatan permanen. Ini akses vital masyarakat,” ujarnya.
Kerusakan sawah juga menjadi perhatian serius Mendagri. Tito memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pemulihan lahan pertanian warga. “Konsepnya sudah ada. Sawah yang rusak akan masuk program optimalisasi lahan, bukan cetak sawah baru. Dibersihkan lumpurnya, diperbaiki irigasinya, lalu dibantu benih, pupuk, dan alsintan,” jelasnya.
Program tersebut, kata Tito, sejalan dengan agenda besar swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menyebut kunjungan Mendagri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pascabencana. Ia juga menyinggung keputusan Presiden yang mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh—angin segar bagi daerah terdampak. “Ada tujuh kabupaten/kota yang menjadi fokus satgas. Gayo Lues salah satunya,” ujarnya.
Bupati Suhaidi menegaskan, masa tanggap darurat hampir berakhir. Pemerintah daerah kini bergerak ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis data. “Kami diminta fokus pada pendataan. Semua bantuan harus berbasis data yang valid dan akan dilaporkan langsung kepada Presiden,” katanya.
Pemkab Gayo Lues mengusulkan pembangunan empat jembatan permanen, termasuk Jembatan Aih Bobo—akses penting menuju rumah sakit, markas TNI, dan fasilitas publik di Kecamatan Dabun Gelang. “Insya Allah 2026 bisa dibangun. Kami mohon masyarakat bersabar,” ujar Suhaidi.
Namun, di balik rencana dan koordinasi lintas kementerian, warga Gayo Lues hari ini masih menyeberang di atas jembatan kayu dan menatap sawah berlumpur yang belum bisa ditanami. Kunjungan pejabat pusat membawa harapan—namun harapan itu kini berpacu dengan waktu.
Pertanyaan yang tersisa di tengah lumpur dan puing bencana adalah satu: seberapa cepat negara benar-benar hadir dalam pemulihan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas?.(*)
