Habapublik.com, Blangkejeren — Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.AP menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Gayo Lues Tahun 2027 harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
“Dokumen perencanaan tahunan itu tidak boleh sekadar menjadi rumusan teknokratis, tetapi harus lahir dari kebutuhan riil warga,”kata Wakil Bupati dalam forum pembahasan perencanaan daerah yang digelar Selasa (10/02/2026).
Ia menekankan pentingnya forum komunikasi publik sebagai ruang bertemunya gagasan pemerintah, legislatif, dan masyarakat. “RKPK tidak hanya disusun oleh tim ahli di atas meja. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting. Karena itu forum komunikasi publik perlu dihidupkan agar arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujar Maliki.
Wabup berharap forum tersebut menjadi wadah penghimpunan masukan dari berbagai unsur — mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga elemen masyarakat — sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak terlepas dari realitas lapangan.
Suasana pembahasan juga diwarnai keprihatinan atas dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Gayo Lues dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, bersama Kepala Bappeda menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah mengubah peta prioritas pembangunan daerah.
Jika sebelumnya fokus anggaran lebih diarahkan pada penguatan sektor ekonomi, kini sebagian besar belanja daerah terserap untuk pemulihan pascabencana dan perbaikan infrastruktur yang rusak.
“Situasi bencana membuat kita harus realistis. Prioritas bergeser ke pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Ali Husin.
Ia juga mendorong agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues turut dievaluasi dan direvisi. Menurutnya, penyesuaian itu penting agar arah kebijakan jangka menengah tetap relevan dengan kondisi terkini.
“RPJM perlu ditinjau kembali supaya selaras dengan kebutuhan aktual daerah, bukan hanya rencana di atas kertas,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRK, Kepala BPS, jajaran SKPK, serta aparatur daerah terkait. Pertemuan berlangsung dinamis dengan berbagai masukan yang menekankan pentingnya pembangunan yang tanggap bencana, berorientasi pelayanan publik, dan berpihak pada pemulihan kehidupan masyarakat.
Dengan pendekatan partisipatif yang diperkuat, pemerintah daerah berharap RKPK 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga peta jalan pemulihan dan harapan baru bagi warga Gayo Lues.(*)
