Habapublik.com, Lhokseumawe: Mengakhiri Forum Pembahasan pengelolaan Anggaran tahun 2025, KPPN Lhokseumawe menggelar penanda tanganan pakta Integritas bersama Kepala Daerah, Pimpinan Bank Indonesia, Perbankan, Forkopimda, dan beberapa pimpinan satker besar dalam 3 wilayah kerjanya, Rabu (15/1/2025).
Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Lhokseumawe selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Feri Mupahir, SH., MH dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Teuku Muzafar, SH., MH.
Kepala KPPN Lhokseumawe Kurniawan mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen dari seluruh pimpinan instansi pemerintah, baik dari sisi KPPN selaku penyalur maupun pimpinan satker selaku pengelola dana APBN agar kualitas anggaran pemerintah menjadi lebih baik dan akuntabel.
Selain menyampaikan kinerja APBN tahun 2024, pada Forum pembahasan pengelolaan anggaran 2025, Kepala KPPN Lhokseumawe Kurniawan juga memaparkan terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025.
Diantaranya dikatakan Kurniawan dalam mendukung perekonomian lokal, KPPN Lhokseumawe juga mengawal pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Adapun total penyaluran KUR dalam wilayah kerja KPPN Lhokseumawe mencapai 1,06 triliun kepada 14.523 debitur, sedangkan penyaluran Umi mencapai 56,61 miliar untuk 11.226 debitur.
“Penyaluran ini dilakukan di wilayah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Bireuen, Pembiayaan tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah melalui APBN dalam memperkuat peran UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah,”ujarnya.
Lebih lanjut dalam pembahasan pengelolaan anggaran 2025, Kepala KPPN juga memberikan pemaparan kinerja APBN 2024 dengan total pendapatan negara sampai dengan akhir tahun mencapai Rp2,89 triliun atau tumbuh 87,41%.
Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2,58 triliun, yang mencakup Pajak Dalam Negeri Rp2,23 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional Rp350,93 miliar.
Komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp318,47 miliar, atau tumbuh 13,97% secara yoy. Sebagian besar penerimaan PNBP berasal dari pendapatan Sektor Badan Layanan Umum dari jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan belanja negara hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp7,21 triliun atau 98,14% dari pagu anggaran. Komposisi realisasi belanja tersebut mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,66 triliun (96,20%) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,55 triliun (99,31%).
Belanja K/L umumnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan program strategis pemerintah yang teralokasikan dalam berbagai kelompok belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial.
Realisasi paling tinggi berada pada kelompok belanja bantuan sosial (100%) yang umumnya digunakan untuk bantuan pendidikan kepada para mahasiswa.
Sementara itu, Dana Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp4,55 triliun dari pagu total Rp4,58 triliun dengan persentase realisasi 99,31%. Realisasi DAU mencapai 99,33%; DBH 89,03%; DAK Fisik 71,43%; DAK Non Fisik 86,31%; Dana Desa 100%, dan Insentif Daerah 100%.
Dana TKD umumnya digunakan untuk operasional birokrasi pemerintah daerah dan mendukung pembangunan berbagai sektor di daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa melalui alokasi DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan kepada 3 Pemerintah Daerah yaitu Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.
“Anggaran yang kami kelola bukan hanya sekedar angka, melainkan investasi bagi masa depan. Dengan alokasi yang tepat, kami berharap APBN dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, melalui sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelas Kurniawan.
Dari sisi digitalisasi belanja negara, sampai dengan bulan Desember 2024, 72 satuan kerja telah aktif memanfaatkan Cash Management System (CMS) dengan nilai transaksi 219 miliar dan instrumen Kartu Kredit pemerintah (KKP) dengan nilai transaksi 1,41 miliar.
Digitalisasi belanja negara merupakan langkah nyata komitmen KPPN dalam menghadirkan layanan keuangan negara yang lebih modern dan akuntabel.
“Kami terus mendorong digitalisasi belanja negara sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi ini menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah serta menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel,” ungkap Kurniawan, Kepala KPPN Lhokseumawe.
Dalam forum tersebut, KPPN memberikan beberapa apresiasi untuk Pemerintah Daerah dan Satker terbaik dalam wilayah kerja KPPN Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe meraih
Untuk penghargaan penyelesaian rekonsiliasi sisa DAK Fisik tercepat 2024 diraih oleh Kabupaten Aceh Utara yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Penghargaan sebagai satker dengan transaksi CMS tertinggi diberikan kepada Korem 011 Lilawangsa yang diterima langsung oleh Danrem, Kolonel (inf) Ali Imran dan KPKNL Lhokseumawe meraih penghargaan untuk IKPA tertinggi sebagai satker kategori pagu sedang.(*)
