Habapubliik.com, Meureudu – Untuk keempat kalinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, kembali mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam kunjungan pada Selasa (3/11/2026), Tito meninjau tanggul sungai krueng Meureudu di Desa Dayah Husen paska banjir susulan, Minggu (1/11/2026) dini hari. rombongan Tito menyusuri tanggul dan berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari, terkait kondisi serta penanganannya.
Pada hari yang sama Tito juga meninjau tanggul Sungai Alue Keutapang, Bandar Dua yang terdampak banjir susulan. Selain itu, dan juga melihat langsung kondisi lahan sawah yang mengalami kerusakan berat dan kini telah ditanami kembali.
“Banjir susulan tidak menyurut hambatan dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, “ jelas Tito dalam keterangannya yang turut didampingi jajaran satgas PRR, Wagub Dek Fath, Bupati Sibral serta unsur Forkopimda setempat.
Tito menegaskan, pemerintah terus memaksimalkan menangani dampak bencana di Sumatera, termasuk bencana susulan yang terjadi di sejumlah di Pidie Jaya. Dalam momen itu, ia juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200juta kepada Keushik Dayah Husen ditambah bahan pokok lainya.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya H Sibral Malasyi, dihadapan Kasatgas PRR Sumatera, Tito Karnavian memaparkan kondisi terkini pascabanjir susulan yang kembali menerjang lima kecamatan dan 21 gampong, hingga berdampak pada sekitar 4.500 kepala keluarga (KK) atau 15.000 jiwa.
“Dengan keterbatasan fiskal daerah, kami masih menggantung harapan penuh pemerintah pusat agar penanganan bencana ini lebih merata dan masyarakat tidak terus dirugikan akibat banjir berulang,” ujar Sibral saat jamuan rombongan mendagri di Pendopo Bupati setempat.
Di hadapan Tito, Bupati Pidie Jaya itu juga menyampaikan bahwa perbaikan Sungai Ulim di Gampong Alue Ketapang, Kecamatan Bandar Dua, menjadi salah satu prioritas penanganan dan ditargetkan selesai pada 2026.
“Sementara itu, sedangkan program rehab dan rekon pascabencana hidrometeorologi secara keseluruhan akan dilaksanakan bertahap selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028,“ imbuhnya.(*)
