Lhokseumawe: Pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Saya apresiasi terhadap peran Media menyuarakan aspirasi publik sebagai bentuk sinergi dan keterbukaan antara pemerintah dengan insan pers,”kata Walikota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar SH. MH, dalam sambutannya pada coffee morning bersama wartawan di Aula Sekdako setempat, Rabu pagi (14/05/2025).
Pada kesempatan tersebut secara terbuka Sayuti, memberikan kesempatan kepada insan Pers untuk menyampaikan kritikan serta menyuarakan aspirasi publik serta mengawal jalannya pemerintahan.
“Pers adalah bagian penting dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, masukan, dan kritik yang konstruktif dari teman-teman media demi kemajuan Kota Lhokseumawe,” ujar Sayuti.
Sementara menanggapi sejumlah sorotan dan kritikan Wartawan, diantaranya terkait peran penting Aparatur Sipil Negara, serta penempatan posisi jabatan, dikatakan Sayuti akan melakukan evaluasi kinerja orang yang diharap bisa bekerja secara profesional.
Selain itu ia menyatakan tidak akan ragu memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin kerja, khususnya yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam dinas
“Silakan laporkan kepada kami jika ada ASN yang nongkrong saat jam kerja. Itu akan menjadi bahan evaluasi saya. Kita ingin membangun birokrasi yang disiplin, profesional, dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Menutup kegiatan tersebut, Sayuti juga mengajak seluruh media untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan program-program strategis dan capaian pembangunan secara utuh dan berimbang.
“Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal yang mempererat kolaborasi demi terwujudnya Lhokseumawe yang lebih baik, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”tutup Sayuti.
Dalam acara coffee morning bersama wartawan, Sayuti Abubakar memaparkan beberapa program prioritas pemerintahannya, antara lain percepatan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintahan.
Ia menyebutkan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.(*)
