Pj Bupati Aceh Besar Bersama Banggar DPRK dan TPAD Bahas LKPJ TA 2022

Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP, MM bersama Ketua DPRK dan wakil ketua DPRK Aceh Besar memimpin rapat Banggar DPRK Aceh Besar di Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Ingin Jaya, Jum'at (4/8/2023) malam. FOTO/MC ACEH BESAR.

Habapublik.com Kota Jantho : Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Besar dengan agenda pembahasan rancangan qanun Kabupaten Aceh Besar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2022, di Aula Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jum’at (4/8/2023) malam.

Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama satu tahun anggaran 2022 akan disampaikan oleh TAPD dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan semuanya terang benderang.

“Jika nanti ada perubahan kita setujui bersama dan akan kita upayakan pada perubahan nanti namun perubahan itu juga bukan hal yang wajib untuk dilakukan dan mengenai adanya hutang pada tahun 2022, akan kita selesaikan secara bersama,” ujarnya.

Iswanto mengatakan pemerintah akan mengupayakan menyelesaikan semua hutang tahun 2022 secara triwulan tanpa mengganggu usulan-usulan prioritas dari masyarakat.
“Insya Allah semua hutang daerah akan kita tuntaskan secara triwulan hingga selesai 100% pada tahun 2023 dan 2024 nanti,” tuturnya.

Selanjutnya Iswanto mengatakan bahwa tentunya Pemkab harus berfikir juga, ada satu kewajiban dari pemerintah mengenai persiapan pemilu dan pemilukada, yang tahapannya dimulai pada Oktober 2023 nanti.
“Kita harus berfikir bersama mengenai pemilu yang tahapannya akan dimulai dua bulan lagi, mari kita berkolaborasi dan meningkatkan sinergitas untuk menyukseskan setiap tahapan Pemilu,” imbuhnya.

Pj Bupati Iswanto juga menyampaikan bahwa rapat banggar ini tentunya juga harus dilanjutkan, mungkin nanti bisa disesuaikan, dan kawan-kawan dari TAPD siap untuk berkonsultasi dalam menyampaikan apa saja yang perlu dijelaskan secara detail tentunya harus dijelaskan. “Nanti ada Sekda selaku ketua TAPD dan tim TAPD yang akan berkonsultasi dan menyampaikan laporannya secara jelas dan detail,” ungkapnya.

Selanjutnya Iswanto menegaskan bahwa dirinya untuk satu bulan kedepan akan berkerja secara maksimal untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Satu bulan kedepan ini saya akan menyusun perjanjian kinerja untuk pencapaian PAD bagi para kepala OPD dan jajaran, dan mohon maaf bagi yang tidak mampu atau tidak maksiinal ya silahkan mundur saja,” tegasnya dan mohon dukungan segenap Anggota DPRK Aceh Besar semua.

Iswanto kembali menegaskan bahwa PAD setiap tahunnya tidak pernah tercapai dan sudah diberikan kesempatan selama setahun untuk bisa tercapai, dan mungkin dengan diberikannya kesempatan kepada yang lain akan membuat PAD Aceh Besar tercapai secara maksimal.

“Dengan dukungan semuanya, kawan-kawan juga dari sumber PAD harus kita maksimalkan, supaya program-program kita bisa terealisasi,” ulasnya.
Untuk itu Iswanto berharap, agar hasil dari rapat banggar ini bisa disepakati secara bersama supaya kegiatan masyarakat bisa segera terpenuhi, dan marilah kerjasama antara eksekutif dan legislatif terus ditingkatkan kolaborasi dan sinergitasnya demi terpenuhinya hajat-hajat masyarakat Aceh Besar.

“Semoga hasil dari banggar ini bisa kita sepakati secara bersama, sehingga kegiatan masyarakat bisa segera terpenuhi, dan mari kerjasama kita ini terus ditingkatkan kolaborasi dan sinergitasnya demi terpenuhinya berbagai keinginan masyarakat Aceh Besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, SPd MSi mengatakan rapat Banggar ini bisa diselesaikan secepat mungkin, kemudian hasil nya bisa disampaikan saat paripurna nanti.
“Dalam dua hari ini rapat Banggar bisa mendapatkan hasil dengan keputusan dan persetujuan bersama, sehingga hasilnya nanti bisa kita bawa pada paripurna,” ujarnya.

Iskandar berharap agar Pemkab memiliki komitmen yang jelas pada pelaksanaan kegiatan nantinya, jangan sampai setiap pelaksanaan kegiatan di Aceh Besar bermasalah dengan hukum, apalagi menjelang tahun politik. “Yang penting komitmen bersama dari Pemkab jelas, Insya Allah tidak ada permasalahan dari DPRK,” pungkas Iskandar.

Rapat Banggar tersebut, juga dihadiri Wakil Ketua DPRK Gunawan SE MM dan Zulfikar Azis SE, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi beserta Anggotanya, Sekdakab Drs Sulaimi MSi, para Asisten, kepala Bappeda, Kepala BPKD, tim TAPD Aceh Besar, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar. (Sya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *