Habapublik.com, Langsa: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menggelar kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dalam rangka peningkatan akses pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
Kegiatan ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, digelar di Gedung Cakradonya, Kota Langsa, Minggu (25/8/2024).
Kegiatan dibuka Pj. Walikota Langsa, Syaridin, SPd, MPd, tersebut dihadiri Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid, para kepala dinas, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, TP-PKK, Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan mitra kerja lainnya.
Kepala BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes, mengatakan, dalam upaya percepatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus mengembangkan jejaring kemitraan. Sehingga hasil pelaksanaan program lebih berkualitas, berdaya guna, efektif dan efisien.
Sesuai RPJMN 2024, salah satu tugas BKKBN adalah meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi berbasis kewilayahan. Fokus pada segmentasi sasaran dengan sasaran outcome.
Sasaran outcome adalah meningkatnya kesertaan keluarga dalam pemakaian alat kontrasepsi modern dan menjamin ketersediaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.
BKKBN juga menjalankan mandat sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Mengutip SSGI 2022, prevalensi stunting di Aceh tercatat 31,2 %, turun 1,8 % di tahun 2023 menjadi 29,4%. Sementara angkanya di Kota Langsa justru naik dari 22,1% menjadi 3,5%.
Pj. Walikota Langsa, Syaridin, SPd, MPd, dalam arahannya menjelaskan secara rinci pentingnya pelayanan keluarga berencana dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dan penurunan angka kematian ibu (AKI), terkhusus di kota Langsa.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan ini dan berkomitmen untuk menjadikan program tersebut menjadi program prioritas di Kota Langsa.
Para peserta juga mendapat pencerahan materi terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan yang disampaikan Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI, dr. Zamhir Setiawan, M.Epid.
Faridah, SE, MM selaku Ketua Tim Kerja Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Aceh, menjelaskan bahwa kegiatan intensifikasi dan integrasi ini diselenggarakan di 10 kabupaten/kota dan Kota Langsa merupakan kegiatan ke-9, dengan total hasil pelayanan KB berjumlah 2.038 akseptor.
Tentang BKKBN
_Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga._
_BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting._(*)
