Habapublik.com, Aceh Utara: Dalam mewujudkan program pembangunn lima tahun kedepan, Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh Utara (FKM-ACUT) mempertanyakan keseriusan seraya mendesak Pemerintah Daerah untuk mengutamakan program kerja berpihak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Salah satu Program Prioritas 100 hari kerja kepala Pemerintahan Aceh Utara, dinilai belum berpihak pada peningkatan ekonomi masyarakat, “kata Ketua FKM Acut Kusyairi, dapat dilihat disektor pertanian yang tidak didukung Infrastruktur Bendunhan Irigasi.
Masyarakat petani khususnya di delapan Kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan Lhokseumawe mengharapkan perhatian Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan keberlangsungan berjalannya sektor pertanian.
“Sedangkan dari rapat evaluasi 100 hari kerja Kepala Pemerintah Daerah, perihal keberlangsungan sektor pertanian tersebut masih dianggap sebagai batu ujian terhadap komitmen nyata sebagai pemimpin baru, “kata Kusyairi, Sabtu, (17/05/2025).
Sebagaimana dilansir website Dinas Pertanian Perkebunan dan pangan, kawasan Aceh Utara memiliki 38.858 hektar areal persawahan terluas diPropinsi Aceh, namun disayangkan jika program pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, masih menuai kekecewaan, bahkan telah lama mencekik urat nadi Rakyat Aceh Utara,
,”Untuk keberlanjutan peningkatan ekonomi disektor pertanian ini, Pemkab Aceh utara belum mampu menjelaskan keadaan pasti bendungan irigasi Krueng Pasee, bahkan bendungan nyan 5 thon manteng meu cawoe. Menyeo peugah haba dum soe jeut.” Ujar Kusyairi atau akrab sapaan Sigeum selaku Presiden FKM-ACUT.
Dengan keterbatasan dihadapi Pemerintah Daerah Persoalan ini harus mendapat perhatian Pemerintah pusat, sehingga persoalan berskala nasional ini tidak merebut hak Rakyat Aceh Utara.
Sementara dalam menyongsong program pembangunan lima tahun kedepan, sangat diperlukan penegasan dan keseriusan juga kesiapan serta kemampuan disertai kebijakan Kepala Pemkab Aceh Utara untuk melakukan Langkah kongkrit demi terwujud selogan Aceh Utara dikampanyekan untuk bangkit.
“Masyarakat tidak mau program prioritas hanya menjadi daftar mimpi, dan seluruh elemen Masyarakat berhak untuk mengawal, mengkritik dan mendorong keterbukaan Langkah awal pemerintahan kabupaten aceh utara.” Tegas Khussyairi Presiden FKM-ACUT.
Kepercayaan publik adalah aset politik yang harus dijaga demi berjalannya roda kemajuan Aceh Utara. Sesuai Fungsi pengawasan kalangan Perkumpulan Mahasiswa Aceh Utara tergabung Forum Komunikasi Mahasiswa menyatakan sepakat mengajukan tuntutan seraya menagih janji sosok pemimpin terpilih untuk menjalankan arah pembangunan sesuai kebijakan Pemerintahan berpihak kepada Masyarakat.(*)
