Habapublik.com, Blangkejeren: dana fiskal tahun 2024 kembali menjadi sorotan tajam, pembangunan rabat beton mendominasi pos belanja daerah. Data yang dihimpun, setidaknya ada 13 titik proyek rabat Beton dibangun yang tersebar di berbagai kecamatan, ditambah 1 titik Rabat beton dengan Drainase .
Namun, derasnya proyek rabat beton justru dipertanyakan oleh banyak kalangan. Ketua LSM Forum Masyarakat Pembela kebenaran (FMPK) kabupaten Gayo Lues Syafarudin Telvi menilai proyek tersebut tidak menyentuh langsung kepentingan mendasar rakyat.
“Apakah rabat beton bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem? Apakah rabat beton bisa menurunkan stunting anak-anak Gayo Lues? Jawabannya jelas tidak. Jadi, untuk apa dana fiskal dipakai ke situ,”tegas seorang aktivis muda kepada media ini, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, rabat beton yang dibangun pun sering kali dinilai asal jadi, hanya menguntungkan warga sejumlah wilayah tertentu, sementara manfaatnya untuk masyarakat luas hampir tak terasa.
*Kadis Perkim Mengelak Diwawancai
Wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada kepala dinas perumahan dan permukiman (Perkim) Gayo Lues Sharul ST namun upaya justru berakhir dengan sikap mengelak untuk diwawancarai.
Awalnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sahrul mengaku sedang mengikuti rapat dengan Bupati. Ia menyarankan agar wartawan datang ke kantor setelah rapat selesai. Namun, ketika wartawan tiba di kantor Perkim untuk meminta penjelasan, Sahrul justru berdalih lain.
“Saya mau sholat, tidak sempat. Jumpai Kabid saya saja,” ujar Sahrul, seperti ditirukan kembali oleh wartawan yang menghubunginya di Blangkejeren, Senin (15/9/2025).
Sikap menghindar ini menimbulkan pertanyaan besar. Seharusnya Sahrul sebagai pengguna anggaran utama memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan secara terbuka tentang penggunaan dana fiskal, bukan justru melempar ke bawahan.
Kecenderungan kecendrungan proyek untuk rakyat atau proyek pormalitas?menggelontorkan dana besar untuk rabat beton memunculkan dugaan bahwa proyek ini hanya sekadar rutinitas tahunan.
“Kalau setiap tahun hanya rabat beton yang dibangun, sementara kemiskinan tetap tinggi, stunting anak-anak tak kunjung turun, maka patut dipertanyakan,”ungkap seorang pemerhati kebijakan publik di Blangkejeren.
Minimnya keterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan dikhawatirkan akan menjadikan rabat beton sekadar proyek “asal jadi” yang menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan.
Padahal, dana fiskal mestinya diarahkan untuk program strategis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan pendidikan.
Sikap dinas perkim atas dominasi rabat beton dalam penggunaan dana fiskal. Namun dengan sikap kepala dinas yang lebih memilih menghindar dari pada. memberikan penjelasan, kepercayaan masyarakat semakin hilang.(*)
