Habapublik.com, Banda Aceh: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, menyelenggarakan Aceh Economic Forum (AEF). Kegiatan yang diadakan di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, pada Jumat (26/9/2025), mengangkat tema “Strategi Peningkatan Ekonomi Syariah melalui Pengembangan Hirilisasi Produk UMKM yang Kompetitif dan Menjadi Bagian dari Global Halal Value Chain”.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan kebijakan dan langkah konkret yang berpihak pada UMKM dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Agus Chusaini dalam sambutannya mengharapkan dengan Aceh Economic Forum ini bisa meningkatkan pemahaman stakeholder dan memberikan sinergi, inovasi bagi pelaku UMKM dan mendorong perekonomian di Aceh yang iklusif dan berkelanjutan.
Agus Chusaini menekankan peran UMKM sebagai tulang perekonomian Aceh, yang menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap lebih dari 99% tenaga kerja lokal. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi kendala utama berupa kapasitas produksi, teknologi, pemasaran, dan akses pembiayaan.
Disisi lain, narasumber Indra Akbar Dilaka dari Pembina Industri Ahli Madya Kementerian Perindustrian memaparkan tema Hirilisasi UMKM, ia mengatakan semua produk industri ada di Aceh, tinggal bagaimana kita melakukan Hirilisasi dari hulu sampai hilir.
“Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana Hirilisasi, produk dan jasa industri yang berdaya saing Ekspor, penguatan IKM sebagai Rantai Pasok, Kek prioritas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan Transisi menuju industri hijau,” ujarnya.
Aceh Economic Forum yang dimoderatori Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry, Fithriadi, LC, MA, PhD juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Yuliana dari Founder Capli dan PT Rayeuk Aceh Utama, Ridwan Husen dari Ketua Koperasi Kopi Baithul Qiradh (KBQ) Baburrayyan, dan Syaifullah Muhammad yaitu Direktur Atsiri Research Center.
Harapannya, hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat segera diimplementasikan, agar pertumbuhan ekonomi Aceh tidak hanya kuantitatif, tapi juga inklusif dan berkelanjutan. (*)
