Habapublik.com, Subulussalam : Pemerintah Kota Subulussalam resmi menyerahkan kebun pesantren sekaligus menggelar panen perdana di lahan eks HGU PT Laot Bangko, Selasa (30/12/2025). Program ini merupakan bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi lembaga pendidikan keagamaan di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadi perwujudan janji kampanye Wali Kota Rasyid Bancin dan Wakil Wali Kota Nasir yang dilantik pada Februari 2025 lalu. Melalui skema Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemerintah daerah berkomitmen menata ulang status lahan demi kepentingan masyarakat luas dan instansi sosial.
Dalam tahap awal ini, sebanyak enam pesantren masing-masing menerima hak pengelolaan kebun sawit seluas 5 hektare. Jika dikalkulasikan secara ekonomi, total nilai manfaat yang dihasilkan melalui program GTRA ini diperkirakan mencapai angka Rp 6 miliar.
Wali Kota Subulussalam menekankan bahwa tujuan utama distribusi lahan ini adalah agar pesantren tidak lagi hanya bergantung pada sumbangan atau bantuan pemerintah. Ia berharap hasil dari kebun sawit tersebut dapat menjadi sumber pendanaan tetap untuk menopang biaya operasional pendidikan di setiap pesantren penerima.
“Kami ingin pesantren mandiri secara ekonomi. Janji ini bukan mimpi hari ini mulai terbukti,” ujar Rasyid Bancin dalam sambutannya saat meresmikan kebun tersebut. Ia juga meminta agar pengelolaan kebun dilakukan secara profesional untuk menjamin keberlanjutan produksinya.
Pengasuh Pesantren Hidayatullah, Qaharuddin Kombih, menyampaikan apresiasi mendalam atas realisasi bantuan yang dinilai sangat krusial bagi pengembangan pesantren tersebut. Bantuan ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan besar pemerintah terhadap peran pesantren dalam mendidik generasi muda Subulussalam.
“Terima kasih atas kepercayaan ini. Kami mendoakan HRB–Nasir diberi kesehatan dan amanah memimpin Subulussalam,” kata Qaharuddin Kombih di hadapan jajaran pejabat pemerintah yang hadir. Keberhasilan program ini sekaligus menepis keraguan berbagai pihak yang sebelumnya menilai pembagian lahan tersebut sulit direalisasikan.
Ke depan, Pemerintah Kota Subulussalam menargetkan skema reforma agraria ini akan menyentuh lebih banyak kelompok rentan lainnya. Selain menopang finansial pesantren, peningkatan produksi kebun diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan roda ekonomi warga di sekitar lokasi lahan.(*)
