Habapublik.com, Banda Aceh – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan pada lahan pertanian, jalur distribusi, hingga fasilitas umum turut menekan kinerja perekonomian Aceh.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 3,50 hingga 4,40 persen (year on year/yoy). Hal tersebut disampaikannya kepada mitra jurnalis Kantor Perwakilan BI Aceh dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), Rabu (21/1/2026).
Agus menjelaskan, pada triwulan III 2025, ekonomi Aceh tumbuh 4,46 persen, namun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04 persen. Meski terdampak bencana, kinerja ekspor Aceh hingga November 2025 masih menunjukkan hasil positif.
“Ekspor Aceh masih ditopang oleh komoditas unggulan seperti batubara dan kopi, sementara dari sisi impor, migas masih mendominasi, diikuti oleh impor pupuk,” jelasnya.
Dari sisi sektor keuangan, pembiayaan di Provinsi Aceh tercatat masih tumbuh sepanjang 2025, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan -1,51 persen (yoy) pada triwulan IV 2025.
Sementara itu, tekanan inflasi juga meningkat. Hingga Desember 2025, inflasi Aceh tercatat 6,71 persen (yoy). Kondisi ini dipicu oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025, yang menyebabkan terputusnya jalur distribusi serta terganggunya produksi berbagai komoditas.
“Pada Desember 2025 terjadi kenaikan harga hampir di seluruh komoditas akibat terputusnya distribusi. Namun, pada awal tahun 2026 beberapa komoditas sudah mulai mengalami penurunan harga,” ungkap Agus.
Ia menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, dipicu oleh pemadaman listrik serta terputusnya akses jalan akibat longsor.
Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia Aceh telah melakukan berbagai langkah, di antaranya rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), koordinasi dengan perbankan, memastikan ketersediaan uang rupiah, hingga pelaksanaan pasar murah dan kerjasama antar daerah.
“Bank Indonesia Aceh terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi pascabencana,” ujarnya.
Kedepan, BI Aceh akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengakselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Aceh. (*)
