Habapublik.com, Aceh Singkil: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2026 resmi disahkan. Pengesahan APBK ACeh Singkil digelar dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Selasa (21/04/2026) di gedung DPRK di Kampung Baru, Singkil Utara. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRK ACeh Singkil, H. Amaliun, yang dihadiri sebanyak 22 orang anggota DPRK dari 25 anggota DPRK Aceh Singkil.
Proses pengesahan dilakukan diawali dengan pertanyaan persetujuan oleh Ketua DPRK Aceh Singkil kepada seluruh anggota DPRK yang hadir. Dan setelah 22 orang anggota DPRK yang hadir menyatakan setuju, rapat paripurna diskor sebelum dilanjutkan dengan pengesahan APBK. Adapun nilai APBK Aceh Singkil 2026 ditetapkan itu sekitar Rp 822 miliar.
Setelah dibuka kembali, Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun menyampaikan harapannya agar APBK yang telah disahkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Semoga APBK memberikan dampak bagi pembangunan daerah. Karena itu setiap kepala SKPK dapat segera menjalankan program-program yang telah direncanakan,” ujarnya.
Amaliun juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan akan tetap berada dalam pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Ia turut menegaskan pentingnya menjaga kondisi fiskal daerah serta mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna memperoleh pengesahan dalam waktu tiga hari ke depan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan dan pihak eksekutif. APBK ini merupakan instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan, mampu menjawab tantangan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, dalam sambuatannya menyatakan berkomitmen untuk merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan di masing-masing SKPK secara bertahap, guna menjawab kebutuhan dan tantangan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), serta seluruh fraksi yang telah bekerja secara maksimal dalam proses pembahasan anggaran.
