Daerah  

Hadiri Pertemuan dengan Kementerian PUPR, Wabup Pidie Jaya Minta Penanganan Serius Banjir

Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST MM (kiri), bersama tokoh asal Meureudu, Dr. Ir. H Mustafa Abubakar (tengah), dan Kabid Perikanan Darat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya, Yulizar S.Pi, berfoto Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR di Jakarta. Foto: Kiriman Riza Andika.

Habapublik.com, Jakarta – Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, meminta tegas perlunya penanganan serius terhadap persoalan banjir yang terus terjadi berulang kali di daerahnya.

Permintaan itu disampaikan pria yang dikenal dengan sebutan nyak Hasan itu saat menghadiri pertemuan dengan Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR di Jakarta pada Kamis (30/4/2026).

Di sana ia dengan lantang menegaskan yang mana persoalan banjir berulang di wilayah kabupaten Pidie Jaya sudah berada pada titik nadi yang tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.

Dalam forum yang turut dihadiri mantan Kepala BUMN Mustafa Abubakar, Hasan Basri tidak sungkan membawa langsung keresahan masyarakat yang selama ini terus dihantui bencana banjir yang datang saat hujan turun.

Bahkan Ia menilai, intensitas kejadian yang terus berulang secara beruntun menunjukkan adanya persoalan serius pada sistem pengelolaan aliran sungai krueng meureudu dan drainase.

Data terbaru mencatat, kata Wabup, dalam kurun lima bulan terakhir, Pidie Jaya telah mengalami tujuh kali banjir. Ekses itu tidak hanya merusak infrastruktur, namun juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat secara luas.

Akibatnya, anak-anak tak bisa bersekolah, warga berjaga semalaman, dan lansia harus dievakuasi. Rumah-rumah kembali terendam lumpur, memperburuk kondisi ekonomi dan psikologis warga.

Lebih dari itu disampaikan, kondisi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata penderitaan rakyat. Ia meminta pemerintah pusat tidak menunda langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh.

Tuntutan utama yang disampaikan yakni percepatan normalisasi sungai, khususnya di Krueng Meureudu, Krueng Beracan, dan Krueng Panteraja.

Pemkab Pidie Jaya, lanjutnya, tidak tinggal diam seraya akan terus mendorong percepatan penanganan dan memastikan adanya tindakan nyata di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Hasan Basri menegaskan Pidie Jaya tidak menuntut kemewahan, melainkan rasa aman dengan keselamatan, masa depan, dan martabat rakyat sebagai prioritas utama.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *