Habapublik.com, Subulussalam – Pemerintah Kota Subulussalam menargetkan basis data pembangunan daerah yang lebih presisi melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Langkah strategis ini dimulai dengan pengerahan puluhan personel yang secara resmi dilepas dari halaman Kantor Wali Kota Subulussalam, Senin 15 Juni 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam menjadwalkan pendataan lapangan secara langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) ini berlangsung selama lebih dari dua bulan. Proses pengumpulan instrumen data primer tersebut dijadwalkan berjalan dinamis mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Kepala BPS Kota Subulussalam, Adi Putra, SP, menjelaskan bahwa SE2026 merupakan program nasional wajib yang menyasar seluruh klaster usaha serta unit keluarga di Indonesia. Target utama dari integrasi sensus ini adalah menghasilkan indikator komprehensif yang murni guna memetakan lanskap perekonomian regional.
“Sensus ini menyasar seluruh kelompok usaha dan keluarga di Indonesia untuk menghasilkan data akurat bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujar Adi Putra.
Guna memastikan cakupan wilayah yang luas, BPS menyiagakan formasi komplit sebanyak 88 personel penunjang. Komposisi tim terdiri atas 77 petugas lapangan, 11 pengawas teknis, serta didukung penuh oleh satu staf sekretariat bagian ekonomi dan satu personel kepolisian guna menjamin keamanan prosedur.
Pola distribusi personel disesuaikan dengan tingkat kepadatan usaha, di mana Kecamatan Simpang Kiri mendapatkan porsi terbesar dengan 33 petugas, disusul Sultan Daulat 17 petugas, Penanggalan 16 petugas, Rundeng 14 petugas, dan Kecamatan Longkib sebanyak 8 petugas.
Manajemen BPS juga memperketat standardisasi identitas demi mengantisipasi potensi penipuan atau penolakan di lingkungan masyarakat. Setiap aparatur diwajibkan mengenakan atribut resmi berupa rompi khusus, kartu tanda pengenal berfoto, surat tugas, serta memegang gawai tabulasi atau kuesioner cetak.
“Data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas memiliki peran yang sangat strategis. Data akan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran demi kemajuan daerah,” tegas Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid.
Rasyid menekankan kepada seluruh jajaran petugas agar menjaga nilai-nilai moralitas kerja dan transparansi selama berinteraksi dengan responden di lapangan. Validitas data yang dihimpun sangat bergantung pada komitmen dan kejujuran para pengumpul data dalam memotret realitas ekonomi masyarakat.
“Saya menegaskan agar seluruh petugas di lapangan dapat menjalankan amanah ini dengan jujur, profesional, menjaga integritas, dan menjunjung tinggi kualitas data. Hal ini krusial agar hasil sensus mampu menyajikan potret perekonomian daerah yang valid dan terpercaya,” tambahnya.(*)
