Habapublik.com, Sigli – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, menghadiri Sidang Paripurna DPRK dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRK Pidie, Kamis (23/07/2026).
Dalam sidang dimaksud, DPRK Pidie mengesahkan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 menjadi Qanun Kabupaten Pidie.
Bupati Sarjani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas kerja sama dan komitmen yang terjalin selama proses pembahasan hingga pengesahan.
“Pengesahan qanun ini memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi pembangunan Kabupaten Pidie,“ kata Sarjani.
Selain itu Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
”Capaian ini menjadi opini WTP ke-11 berturut-turut sejak 2015, sebagai bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel,“ sebutnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada DPRK, jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie, dan seluruh masyarakat atas dukungan terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati yang akrab disapa Abu Sarjani itu berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin memperkuat pelayanan publik dan mendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Pidie yang lebih maju.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, para anggota DPRK, staf ahli bupati, para Asisten, kepala SKPK, ketua lembaga keistimewaan, kepala bagian, serta Camat se kabupaten Pidie. (*)
