Hahapublik.com, Lhokseumawe: Untuk memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe demi pelayanan publik secara optimal, terutama untuk mewujudkan pembangunan lima tahun akan datang, Walikota Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar S. H. S. M mengancam akan mengambil tindakan pencopotan Pamangku jabatan yang dinilai tidak bertanggung jawab.
Penegesan tersebut secara tegas disampaikan Sayuti Abubakar, disela sela pelantikan 15 Pejabat Administrator, di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berlangsung di Aula Sekdako setempat, Selasa, 08/04/2025.
Dalam pidatonya Dr. Sayuti Abubakar SH. S.M menyatakan, pelantikan 15 ASN pamangku jabatan Administrator tersebut , bukanlah keinginan pribadinya, akan tetapi rotasi dan mutasi jabatan tersebut dikatakan Sayuti dilaksanakan sesuai evaluasi kinerja yang dinilai memenuhi kriteria dan kedisiplinan dalam mendukung kinerjanya sebagai Kepala Pemerintah Kota Lhokseumawe, 5 tahun akan datang.
”Saya perlu orang yang bekerja secara profesional, Apa yang saya sampaikan tadi, yang tergeser bukan berdasarkan kemarahan saya, tapi itu saya lakukan sesuai amanah dan kewajiban, untuk berlaku adil sebagai Walikota terpilih, “Kata Sayuti dalam pidatonya dengan Bahasa Aceh.
Sebagai bentuk penekanan, Sayuti memimta kepada pemangku jabatan Administrator dilantik dalam jabatan tugas baru agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas rutin sebagai pelayanan publik untuk memajukan kota Lhokseumawe.
”Ini jangan pikir setelah hari ini saya lantik tidak dapat saya lakukan perubahan, meski belum sampai 2 tahun,nantinya saya akan memantau tugas tersebut akan saya tindak lanjuti evaluasi ulang, saya sebagai pengacara punya cara untuk melakukan rotasi bagi pejabat tidak bisa bekerja secara maksimal, tidak sesuai harapan, saya butuh orang orang yang profesional dalam bekerja,”ungkapnya
Sesuai aturan berlaku, secara tegas Sayuti mengakui tidak pernah pandang bulu dalam menempatkan orang yang bekerja secara profesional, terutama bagi para kepala dinas untuk meningkatkan kedisiplinan bawahan dalam memaksimalkan tugas fungsi dan jabatan.
“Saya milik warga kota Lhokseumawe dan saya harus bekerja baik, para kadis saya tegaskan agar dapat bekerja secara baik.kedepan akan ada mutasi jabatan bagi para kadis,”tegas Sayuti.
Selain menegaskan pentingnya profesionalisme dalam bekerja dan tanggung jawab atas amanah jabatan yang diemban, Walikota juga menyampaikan bahwa tantangan pembangunan kota semakin kompleks, sehingga dirinya membutuhkan sosok-sosok yang kompeten, berintegritas, dan mampu bekerja secara efektif dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Saya membutuhkan orang-orang profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat. Jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Wali Kota Sayuti.
Lebih lanjut, Wali Kota Sayuti juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan bersinergi dengan seluruh jajaran. Walikota juga menekankan pentingnya melakukan kontrol terhadap bawahan untuk memastikan semua program dan kebijakan berjalan sesuai dengan harapan.
“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh jajaran. Amanah jabatan ini adalah kepercayaan yang harus kita jaga sebaik mungkin. Saya merasa gagal total jika amanah ini tidak bisa kita laksanakan dengan baik,” tegasnya.
Selain penyampaian pesan untuk peningkatan kedisiplinan ASN, Sayuti juga menyoroti beberapa isu penting yang menjadi perhatian utama pemerintah kota, di antaranya adalah permasalahan sampah dan kondisi selokan di beberapa sudut kota.
Wali Kota Sayuti kembali mengingatkan tentang program unggulannya, “Broh Jeut Ke Peng”, yang diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan sampah. “Harapan masyarakat Kota Lhokseumawe ada di kita. Isu sampah adalah sebagian kecil dari tantangan yang harus kita hadapi dan selesaikan. Program ‘Broh Jeut Ke Peng’ adalah salah satu upaya kita,” lanjutnya
Dihadiri Sekda T. Adnan, dan para Asisten, serta Kepala OPD, Pelantikan dan pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemko, dikatakan Sayuti tidak terlepas dari Persertujuan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 02445 /R-AK/Sd/K/2025.
Adapun 15 pejabat administrator yang dilantik tersebut mengisi berbagai posisi strategis di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe demi pelayanan publik yang semakin optimal.(*)
Nama-nama pejabat yang dilantik beserta jabatannya sebagai berikut:
1. Darhafli, S.Pd – Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Mulkan, S.T – Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota
3. Ridha Fahmi, S.STP, M.S.P – Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Hermawan, S.T, M.A.P – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota
5. Darius, S.Sn – Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Ricco Andrian, S.STP, M.A.P – Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota
7. Zakaria, S.K.M., M.Kes – Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Zainal Abidin, S.K.M – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
9. Desi Julianti, S.ST, M.S.M – Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda
10. Shari Anita, S.Sos – Sekretaris pada Majelis Adat Aceh
11. Marzuki, S.E, M.S.M – Sekretaris pada Satpol PP dan WH
12. Muhammad Nasir, S.Hi – Kepala Bidang Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Lingkungan Hidup
13. Rudi Irawan, S.T, M.M – Kepala Bidang Kedaruratan Pemadam Kebakaran dan Logistik pada BPBD
14. Amru, S.T – Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja
15. Helliyana, S.SiT, M.K.M – Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Pergerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
