*Gelar Musyawarah Bahas Polemik Politik Dinasti di Partai PAN
Habapublik.com, : Sejumlah tokoh masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Aceh Besar mengadakan musyawarah untuk membahas isu politik dinasti yang sedang mengemuka di internal Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Besar.
Musyawarah ini dilatarbelakangi oleh keputusan kontroversial yang diambil oleh Ketua DPD PAN Aceh Besar, Mawardi Ali, yang menunjuk Andri Kusmayadi sebagai Ketua DPRK Aceh Besar. Pertemuan ini berlangsung di salah satu warung kopi di kawasan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu malam, (1/9/2024).
Ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat setelah janji yang pernah disampaikan oleh Iskandar Ali, Ketua Umum PAN Aceh Besar, pada saat kampanye pemilihan legislatif (pileg) lalu. Dalam janjinya, Iskandar Ali menyatakan bahwa calon legislatif (caleg) PAN dengan perolehan suara tertinggi akan diangkat sebagai pimpinan DPRK Aceh Besar.
Namun, hasil pileg menunjukkan bahwa Abdul Mukhti, caleg PAN dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 3.449 suara, tidak diusulkan sebagai Ketua DPRK.
Sebaliknya, Mawardi Ali, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Aceh, merekomendasikan Andri Kusmayadi, keponakannya, yang memperoleh suara terendah di antara caleg PAN (1.740 suara), untuk menduduki posisi Ketua DPRK. Keputusan ini memicu polemik di kalangan masyarakat, karena dinilai lebih didasarkan pada hubungan kekerabatan daripada hasil perolehan suara.
Dalam musyawarah tersebut, para tokoh masyarakat menyampaikan ketidakpuasan dan kecaman mereka terhadap keputusan yang dianggap sebagai “kezaliman politik.” Mereka menilai keputusan tersebut telah mencederai prinsip demokrasi dan meritokrasi dalam tubuh partai, serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
“Keputusan ini sangat tidak adil dan mencerminkan praktik politik dinasti yang seharusnya kita hindari. Andri Kusmayadi tidak memiliki suara yang cukup untuk menduduki posisi strategis ini, apalagi jika dibandingkan dengan anggota DPRK lainnya yang lebih layak berdasarkan perolehan suara mereka,” ujar Yahmu, salah satu tokoh masyarakat di Dapil 2 Aceh Besar.
Tokoh masyarakat Dapil 2 Aceh Besar juga mendesak PAN segera melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa praktik politik dinasti dapat merusak kepercayaan publik terhadap partai dan proses demokrasi di Aceh Besar.
“Kami mendesak agar DPD PAN Aceh Besar melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali keputusan ini. Jika tidak, kami khawatir hal ini akan berdampak negatif terhadap citra partai dan kepercayaan masyarakat,” tambah Tarmizi, tokoh masyarakat lainnya.
Selain itu, salah satu Pimpinan Dayah di Dapil 2 Aceh Besar Waled Na Edi Fitriadi menilai bahwa keputusan Mawardi Ali tidak akan membawa perubahan yang lebih baik untuk Aceh Besar dimasa mendatang. Ia menegaskan, jika polemik politik dinasti tetap dilakukan oleh Mawardi Ali, semua pihak di Dapil 2 Aceh Besar harus memboikot poster Mawardi Ali dari Pilkada tahun 2024.
“Jika seperti ini pemimpin yang kita pilih untuk Aceh Besar, tentu akan menjadi pemimpin yang zalim dan membawa petaka buat Aceh Besar. Jika Mawardi Ali tidak mengindahkan apa yang jadi tuntutan kita, maka kita harus boikot poster Mawardi Ali pada Pilkada Aceh Besar 2024 ini,” tegasnya.
Musyawarah ini menjadi bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap partai politik di Indonesia, termasuk PAN.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PAN Aceh Besar maupun Mawardi Ali terkait polemik yang sedang berkembang tersebut.(*)
