*Komisi IV DPRK Pidie Jaya Serahkan Dokumen Usulan ke DPRA
Habapublik.com, Meureudu: Wacana pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Geumpang di Kabupaten Pidie dengan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya kembali ramai diperbincangkan. Setelah lama senyap, isu ini kembali naik ke permukaan.
Proyek yang digadang-gadang sebagai jalur strategis antar wilayah ini disebut-sebut mengalami keterlambatan panjang dan belum menunjukkan perkembangan signifikan, pun telah lama menjadi isu prioritas pembangunan, realisasinya hingga kini belum terwujud.
Sebelumnya, di masa pemerintahan mendiang bupati Gade Salam, sejumlah tahap awal seperti survei trase dan perencanaan teknis sempat dilakukan. Beberapa alat berat bahkan disebut telah mulai membuka sebagian ruas jalan di titik tertentu, namun proyek ini tidak berlanjut sesuai asa.
Publik masih mengenang bagaimana gagasan pembangunan jalan tersebut pertama kali muncul sebagai cita-cita optimistis pada masa kepemimpinan almarhum Gade Salam. Dua periode telah berlalu, dan kini harapan itu kembali mengemuka.
Berdasarkan informasi terakhir, masih terdapat sekitar 30 kilometer ruas jalan yang belum tersambung hingga ke Kecamatan Geumpang. Wakil Ketua Komisi IV DPRK Pidie Jaya, Teuku Guntara berharap DPRA agar pembangunan jalan tersebut dilanjutkan.
“Penyelesaian sisa pembangunan ruas jalan Meureudu–Geumpang akan menjadi pendorong signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Distribusi hasil pertanian dan logistik akan jauh lebih lancar,” usul Guntara kepada Ketua Komisi IV DPRA Nurdiansyah Alasta, Selasa (14/10/2025).
Di sisi lain menurutnya, penyelesaian sisa pembangunan ruas jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan denyut baru bagi ekonomi masyarakat di pedalaman Aceh serta memiliki nilai strategis karena berperan besar dalam membuka keterisolasian warga sekitar.
“Seandainya proyek ini rampung, tentu akan memberi dampak besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil bumi masyarakat tak lagi sulit dijual, logistik lebih cepat tiba, dan peluang usaha baru akan bermunculan,” tutur Guntara.
Menanggapi usulan yang disampaikan DPRK Pidie Jaya, Ketua Komisi IV DPRA, Nurdiansyah Alasta, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan dengan mengkomunikasikan kepada Pemerintah Aceh agar proyek tersebut dapat masuk dalam rencana prioritas pembangunan tahun 2026.
“Kami menilai usulan ini sangat tepat dan mendesak. DPRA akan berupaya agar Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius dan menjadikannya program strategis pada tahun anggaran mendatang,” jelas Nurdiansyah.(*)
