Habapublik.com, Subulussalam : Kondisi infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan wilayah Sumatera Utara dan Aceh kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRK Subulussalam, Ardhiyanto Ujung, mendatangi Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut di Medan guna mendesak perbaikan segera pada jalur lintas Pakpak Bharat menuju Kota Subulussalam.
Langkah koordinasi ini diambil sebagai respons atas kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, jalur tersebut tidak hanya sempit dan mengalami kerusakan di berbagai titik, tetapi juga sangat rawan terhadap ancaman tanah longsor yang dapat memutus akses transportasi antarprovinsi.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin, 6 April 2026, Ardhiyanto membeberkan fakta memprihatinkan terkait angka kecelakaan di kawasan tersebut. Ia menekankan bahwa tragedi jatuhnya kendaraan ke jurang atau sungai seolah telah menjadi peristiwa tahunan yang terus berulang tanpa solusi permanen.
“Seminggu lalu telah terjadi kecelakaan mobil terjun ke sungai Lae Kombih di daerah Buluh Didi, dan korban sampai hari ini belum ditemukan. Situasi yang memakan korban nyawa ini terjadi setiap tahun. Kami berharap ada pemantauan langsung dan tindak lanjut dari pihak BBPJN Sumut untuk menghindari jatuhnya korban di kemudian hari,” tegas Ardhiyanto Ujung.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Program BBPJN Sumut, Ayu, beserta jajaran stafnya. Pihak BBPJN mengakui bahwa jalur lintas Pakpak Bharat hingga perbatasan Aceh memang memerlukan perhatian khusus mengingat kondisi geografis dan teknis jalan yang menantang bagi para pengendara.
Menanggapi desakan tersebut, Ayu memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi internal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 yang bermarkas di Kabupaten Dairi. Langkah ini dilakukan untuk memetakan titik-titik krusial yang memerlukan penanganan darurat maupun perbaikan jangka panjang.
BBPJN Sumut menyatakan komitmennya untuk tetap melakukan pemeliharaan meski di tengah keterbatasan anggaran negara. Fokus utama tahun ini adalah memastikan alokasi dana yang tersedia dapat terserap untuk program perbaikan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan yang semakin dinamis.
“Harapan dan aspirasi ini akan kami tindak lanjuti segera. Kami setiap tahun ada pekerjaan dan perbaikan yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Tahun ini juga ada anggaran, tinggal nanti kami koordinasi dengan PPK 2.1 untuk membuat program yang tepat sesuai situasi dan kondisi jalan yang sekarang,” ujar Ayu dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik percepatan perbaikan infrastruktur di perbatasan Sumut-Aceh. Masyarakat berharap janji perbaikan ini segera terealisasi di lapangan guna menjamin keselamatan mobilitas warga dan meminimalisir risiko kecelakaan maut di jalur tengkorak Buluh Didi.(*)
