Habapublik.com, Subulussalam – Wali Kota Subulussalam, H. M. Rasyid Bancin, melakukan langkah proaktif dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Syekh Hamzah Fansuri ini bertujuan untuk melobi pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur vital di wilayah perbatasan Aceh-Sumatera Utara.
Fokus utama perjuangan anggaran tersebut tertuju pada penanganan Tanjakan Kedabuhan, jalur nasional yang selama ini menjadi momok bagi para pengendara karena medan ekstrem dan kerawanan bencana. Wali Kota menilai intervensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Bappenas sangat krusial mengingat skala proyek yang membutuhkan biaya besar.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Kota Subulussalam menawarkan solusi teknis yang komprehensif berupa pembangunan jembatan layang (flyover). Langkah strategis ini diajukan untuk memutus rantai kecelakaan maut dan kendala logistik akibat longsor yang kerap terjadi di titik paling rawan jalur lintas barat-selatan Aceh tersebut.
“Ini bukti bahwa Pemerintah Kota Subulussalam hadir dan serius memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya sampai ke tingkat pusat. Dengan estimasi anggaran Rp1,38 triliun, proyek ini bukan sekadar pembangunan jalan, tapi investasi jangka panjang untuk keselamatan dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Wali Kota Subulussalam, H. M. Rasyid Bancin.
Proyek senilai Rp1,38 triliun ini diproyeksikan tidak hanya akan mengurangi risiko kecelakaan secara drastis, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah. Kelancaran arus transportasi di Kedabuhan diyakini akan memberikan dampak domino terhadap stabilitas harga pangan dan efisiensi pengiriman komoditas unggulan daerah.
Aksi “jemput bola” ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya berpangku tangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang terbatas. Perjuangan di tingkat kementerian diharapkan mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa flyover Kedabuhan adalah kebutuhan mendesak bagi keselamatan warga dan ketahanan infrastruktur nasional.
Langkah diplomasi ini diharapkan segera membuahkan hasil konkret dalam dokumen perencanaan nasional tahun mendatang. Jika usulan ini diterima, Tanjakan Kedabuhan akan bertransformasi dari jalur berbahaya menjadi lintasan modern yang aman, sekaligus menjadi simbol keberhasilan perjuangan daerah di tingkat pusat.(*)
