Habapublik.com, Subulussalam – Pemerintah Kota Subulussalam akhirnya buka suara terkait tuntutan pembayaran utang proyek yang memicu penyegelan kantor dinas oleh para rekanan. Sekretaris Daerah (Sekda), Asrul Assani, mengakui adanya kewajiban yang belum tertunaikan namun meminta semua pihak memahami kondisi keuangan daerah yang sedang kritis.
Asrul Assani mengatakan kewajiban pembayaran proyek tahun 2023 sebenarnya telah dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Namun, hingga saat ini besaran angka pastinya masih dalam tahap pembahasan pasca evaluasi yang dilakukan oleh pihak kementerian.
Dikatakannya Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelesaian utang tersebut hanya bisa dilakukan secara bertahap dan tidak mungkin dibayar sekaligus. Hal ini disebabkan oleh kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas akibat beban kewajiban masa lalu yang terlampau besar.
“Jika rekanan meminta pembayaran secara penuh, itu tidak memungkinkan. Kondisi fiskal daerah saat ini cukup berat, di mana beban kewajiban telah menggerus hampir setengah dari APBK Tahun Anggaran 2026,” ujar Asrul Assani, Selasa 21 April 2026.
Pernyataan ini memberikan gambaran betapa beratnya tekanan anggaran yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Subulussalam tahun ini. Alokasi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan baru terpaksa tersedot untuk menutupi tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah meminta para kontraktor untuk bersabar menunggu hasil finalisasi DPA 2026 yang sedang diproses. Proses evaluasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menyalahi aturan keuangan negara.
Dialog antara pemerintah dan perwakilan rekanan terus diupayakan untuk mencegah aksi protes yang lebih luas. Pemerintah berharap ada kesepahaman bersama bahwa pemulihan kondisi keuangan daerah membutuhkan waktu dan kerja sama dari semua pihak terkait.(*)
