Habapublik.com, Blangkejeren: Sebanyak 300 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengikuti pemetaan jabatan di Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan program nasional dalam rangka pemetaan kompetensi dan penataan aparatur sipil negara (ASN).
Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penempatan ASN, termasuk untuk kebutuhan rotasi dan mutasi. Kegiatan ini diikuti ASN yang menduduki jabatan administrator atau setara Eselon III, jabatan pengawas, serta pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan manajemen ASN.
Kepala BKPSDM Gayo Lues melalui Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Wagimin, SE., MM., mengatakan pemetaan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk memperoleh gambaran mengenai kompetensi dan kesesuaian ASN dengan jabatan yang diemban.
“Peserta secara keseluruhan sekitar 300 orang. Pelaksanaannya di BKN Banda Aceh selama tiga hari, mulai Selasa sampai Kamis, 13–15 Oktober 2026. Peserta mengikuti kegiatan sesuai sesi yang telah ditentukan,” kata Wagimin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, pemetaan jabatan penting dilakukan untuk memastikan penempatan ASN sesuai kompetensi, kapasitas, potensi, serta kebutuhan organisasi. “Tujuannya untuk melakukan pemetaan jabatan, termasuk menjadi salah satu bahan dalam proses rotasi dan mutasi,” ujarnya.
Wagimin menjelaskan, hasil pemetaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan penempatan maupun pengembangan karier ASN. Selain itu, pemetaan melalui program nasional tersebut diharapkan memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan demikian, kebijakan kepegawaian dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur dan sesuai kebutuhan organisasi.
Ia berharap seluruh ASN yang mengikuti kegiatan dapat menjalani setiap tahapan dengan baik sehingga hasil pemetaan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kompetensi aparatur di lingkungan Pemkab Gayo Lues. Hasil pemetaan selanjutnya akan menjadi salah satu bahan BKPSDM dalam melakukan penataan dan pengembangan aparatur.
Dengan adanya pemetaan secara terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat menempatkan ASN pada posisi yang tepat sesuai kompetensinya, sehingga kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.(*)
