Habapublik.com, Meureudu: Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pidie Jaya yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Bireuen, Kamis (12/6/2025), menyisakan sorotan dari masyarakat lokal setempat.
Kenapa tidak, ketua DPD yang dilantik, diketahui bernama Muslem Marzuki, bukan berasal dari kabupaten penghasil coklat terbaik ke 5 di dunia ini. Ini sama dengan menimbulkan pertanyaan besar dari kalangan khususnya pemerhati pertanian daerah.
Fauzi, seorang pemerhati coklat atau kakao di Pidie Jaya, melalui saluran wartawan habapublik, pada Jumat (13/6/2025) mempertanyakan alasan di balik penunjukan figur dari luar daerah sebagai ketua organisasi petani lokal tersebut.
“Pidie Jaya punya banyak tokoh petani yang paham karakter daerah dan dekat dengan petani di lapangan. Kenapa justru orang luar yang dipilih sebagai ketua?,” ujar sosok yang sering malang melintang di berbagai furom atau event nasional coklat ini.
Pria dengan memiliki postur tubuh tinggi ini menilai, organisasi seperti Tani Merdeka seharusnya mengakar di daerah dan lahir serta dipimpin oleh orang yang mengenal kondisi lokal secara langsung.
“Petani butuh pemimpin yang bisa ditemui kapan saja, yang mereka kenal dan percaya. Ini soal keterwakilan dan efektivitas kepemimpinan,” ucapannya. Ia berharap struktur kepengurusan DPD Tani Merdeka Pidie Jaya agar segera dikaji ulang secara terbuka dan inklusif.
Fauzi menambahkan supaya DPW untuk melakukan evaluasi dan membuka ruang musyawarah yang lebih luas dengan petani lokal. Ia juga menginginkan DPD ini benar-benar mencerminkan suara petani dari masyarakat Pidie Jaya.
Sementara itu penerima mandat pembentukan DPD Tani Merdeka Pidie Jaya, yang juga tercantum dalam struktur sebagai pembina, menyampaikan bahwa struktur pengurus yang dilantik sebenarnya hanya bersifat sementara.
“Kami pada waktu itu menyusun struktur tersebut hanya untuk sementara, sembari melihat dan mempertimbangkan sosok yang paling tepat untuk menjadi ketua,” jelasnya. Namun tanpa konfirmasi lebih lanjut, struktur sementara itu justru dibawa ke pelantikan dan disahkan secara resmi.
“Yang terjadi malah SK sementara itu yang dilantik. Saya sendiri tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Tidak ada pemberitahuan bahwa struktur itu akan langsung disahkan,” tutupnya.(*)
