Habapublik.com, Takengon – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Takengon, Aceh Tengah, kembali memicu keresahan masyarakat. Antrean panjang di SPBU, kelangkaan, serta ketidakpastian pasokan menjadi gambaran nyata belum optimalnya tata kelola distribusi BBM di daerah tersebut.
Aktivis KAMMI Daerah Gayo, Rizkan, menilai kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“Ini bukan hanya soal distribusi, tetapi soal komitmen pemerintah dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” tegas Rizkan, Kamis 5 Maret 2026.
Menurutnya, BBM adalah kebutuhan vital. Ketika akses tidak merata, masyarakat kecil seperti pedagang, petani, nelayan, sopir angkutan, hingga pelaku UMKM menjadi pihak yang paling terdampak.
“Pemerintah tidak boleh lamban. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola distribusi BBM,” pungkas Rizkan.(*)
Atas situasi tersebut, KAMMI Daerah Gayo mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, antara lain:
• Membatasi pembelian BBM per individu atau kendaraan untuk mencegah penimbunan.
• Memperketat pengawasan terhadap SPBU dan jalur distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
• Menyampaikan informasi stok dan distribusi BBM secara transparan agar masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian.
KAMMI menegaskan, kebijakan pembatasan bukanlah bentuk pengurangan hak rakyat, melainkan langkah darurat demi pemerataan dan keadilan distribusi.












