HabapublikSubulussalam – Pemerintah Kota Subulussalam mulai mematangkan langkah transisi untuk mengubah status Sekolah Rakyat (SR) rintisan menjadi lembaga pendidikan yang berstatus permanen. Perubahan ini dilakukan guna memperkuat fondasi sistem pendidikan inklusif di wilayah setempat. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah kini tengah fokus mengintegrasikan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan CKG.
Rencana penguatan sistem pendidikan tersebut digodok melalui rapat koordinasi intensif yang dipimpin oleh Ketua Transisi Pemerintah Kota Subulussalam sekaligus Asisten II, Joni Arizal. Jalannya persiapan ini dipantau langsung oleh perwakilan khusus Wali Kota Subulussalam yang bertindak sebagai pengarah program. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan baru tersebut berjalan sesuai target daerah.
Joni Arizal menjelaskan bahwa perubahan status Sekolah Rakyat menjadi permanen merupakan komitmen jangka panjang pemerintah untuk memfasilitasi hak belajar seluruh anak. Integrasi dengan program pengenalan sekolah menjadi kunci penting agar para siswa baru dapat beradaptasi secara optimal dengan sistem yang lebih terstruktur.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita mematangkan pelaksanaan pendidikan inklusif melalui integrasi program MPLS dan CKG sebagai fondasi awal keberhasilan transisi Sekolah Rakyat ini,” ujar Joni Arizal saat memimpin jalannya rapat koordinasi, Selasa (14/7/2026).
Perubahan status institusi pendidikan ini tidak hanya berjalan di sektor akademis semata, melainkan juga diselaraskan dengan program bantuan sosial. Pemerintah daerah sengaja menggandeng Dinas Sosial serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jajaran pemangku kepentingan kunci. Keterlibatan sektor sosial ini bertujuan agar penanganan anak putus sekolah terintegrasi dengan jaring pengaman ekonomi keluarga mereka.
“Transformasi dari SR Rintisan menuju SR Permanen ini sengaja diselaraskan dengan jaring pengaman sosial agar program pendidikan ini tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambah Joni Arizal.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dinas sosial, pendamping PKH, dan kepala sekolah rintisan, jajaran Pemkot Subulussalam optimistis perluasan akses pendidikan ini segera terealisasi. Sistem yang komprehensif ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan memberikan jaminan mutu belajar yang merata di Kota Subulussalam.(*)
