Habapublik.com, Sabang: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sabang telah mencatat penurunan angka kekerasan pada anak dan perempuan dalam tahun 2024 ini di wilayah tersebut.
Awalnya pada tahun 2021, tercatat angka kekerasan pada perempuan 14 kasus, anak 9 kasus, kemudian alami kenaikan pada tahun 2022 kekerasan pada perempuan 16 kasus dan pada anak 12 kasus.
Kepala Dinas Sosial, PMG dan PPPA Kota Sabang Iswandi, S.STP., M.Si, melalui Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Titin Semarni menjelaskan, pada tahun 2022 angka kekerasan pada perempuan dan anak sempat alami kenaikan, namun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pihaknya, pada tahun 2023 ini alami penurunan.
Angka kekerasan pada perempuan selama tahun 2023 sebanyak 10 kasus, dan pada anan 11 kasus, kemudian tercatat sejak Januari hingga Juli 2024 kekerasan pada perempuan 3 kasus dan pada anak 6 kasus.
“Jadi sepanjang tahun berjalan, yang terjadi pada perempuan itu kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kalau anak-anak penelantaran dan pelecehan, namun pada tahun 2024 ini kasus pada anak itu dominannya pelecehan. Sementara kalau usia, pelecehan dan penelantaran ini terjadi pada anak usia SD hingga SMA,” ujar Titin, Rabu (07/08/2024).
Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 lalu, menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga terkait dalam mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mulai membuahkan hasil. Program-program edukasi, kampanye anti-kekerasan, serta layanan dukungan bagi korban kekerasan telah memberikan dampak positif dalam menekan angka kekerasan.
“Jadi kami juga ada program rutin, melakukan sosialisasi ke seluruh Gampong dan Sekolah yang ada di Sabang, serta turun langsung setiap ada pengaduan dari warga. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak terkait, untuk saling bersinergi menurunkan angka kekerasan pada anak dan perempuan di Sabang,” tambahnya.
Penurunan ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan adanya kerjasama antara Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan serta peningkatan akses terhadap layanan pendukung bagi korban diharapkan dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Sabang.(*)
